Qudeta.co, Pamekasan — Acara Halaqah Tembakau yang diselenggarakan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Pamekasan, Sabtu (29/07/2023), berhasil mengangkat isu-isu krusial terkait pertanian tembakau dan keberlanjutan nasib petani.
Dalam sambutannya, Ketua PCNU Pamekasan Kiai Taufik Hasyim menyampaikan, keprihatinannya mengenai rencana RUU Kesehatan yang menyamakan tembakau dengan narkoba. Ia menekankan bahwa tindakan ini bisa membahayakan nasib para petani tembakau.
Kiai Taufik berharap agar pemerintah dapat memperhatikan nasib petani dan mengupayakan solusi terbaik yang tidak merugikan mereka.
“Ada pertarungan kapitalis global, di mana ada produksi farmasi yang berperang antara antirokok dan obat-obatan ini, sehingga isu yang mengatakan rokok dianggap merugikan kesehatan perlu dikaji ulang,” tegasnya.
Sesi dialog dari para pemateri turut memperkuat komitmen dalam pemberdayaan petani tembakau. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak hadir sebagai keynote speaker.
Emil menyoroti peran Jawa Timur sebagai produsen tembakau terbesar di Indonesia. Dia menegaskan dukungannya dalam membela para petani, terutama di bidang tembakau.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah membahas raperda pertembakauan untuk memberikan perlindungan lebih kepada petani tembakau.
“Volume tembakau di Indonesia terbesar memang Jawa Timur, maka kita harus menjaga produktivitas tembakau,” ungkapnya.
Dalam rangka meningkatkan keberdayaan petani tembakau, peserta Halaqah Tembakau PCNU Pamekasan memberikan beberapa rekomendasi yang konstruktif. Mereka meminta agar pemerintah menggolongkan budidaya tembakau sebagai jenis pertanian dari pada perkebunan, sehingga petani tembakau dapat lebih diakui dan diberdayakan dalam sektor pertanian.
Selain itu, alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor tembakau juga menjadi tuntutan agar para petani dapat melanjutkan produksi secara berkelanjutan.
Isu tata niaga tembakau juga menjadi perhatian serius para peserta. Untuk melindungi hak-hak petani dan menjaga keseimbangan harga tembakau, mereka merekomendasikan penetapan Biaya Produksi Terendah (BPT) sebagai pedoman bagi petani dan pembeli, untuk menghindari praktek yang merugikan.
Selain itu, kemudahan dalam proses penebusan cukai rokok bagi perusahaan UMKM tanpa batasan maksimum akan mendukung perkembangan sektor tembakau yang berkeadilan.
Dengan hasil positif yang dicapai dalam acara Halaqah Tembakau PCNU Pamekasan, diharapkan pemerintah dan semua pihak terkait dapat lebih memperhatikan dan mendukung pemberdayaan petani tembakau serta perlindungan dalam pertanian tembakau. Semua upaya ini akan berdampak positif pada kesejahteraan petani dan keberlanjutan sektor pertanian tembakau di Pamekasan dan sekitarnya. (*/her)
